Denpost

Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Marak

Ngaku Tak Ada Dana, Kasatpol PP Dituding Cuci Tangan

no-imageSemarapura, DenPost
Kinerja Satpol PP Klungkung dalam menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar mulai mendapat kritikan. Salah satunya dari Ketua DPD II Partai Golkar Klungkung, Dewa Made Widiasa Nida. Mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini menilai Kasatpol PP Klungkung, Nyoman Sucitra, cuci tangan dalam menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar. Padahal Panwaslu Klungkung sudah melayangkan rekomendasi ke KPU, termasuk Satpol PP untuk melakukan penertiban. “Tapi belum ada tindakan,” tudingnya, Senin (3/2).

Yang lebih terasa aneh, ujarnya, dia sempat bertemu Kasatpol  PP, Nyoman Sucitra, dalam acara gelar pasukan pengamanan pemilu di Polres Klungkung, kemarin. Saat itu Sucitra mengaku tidak memiliki anggaran untuk menertibkan alat peraga kampenye yang melanggar. Menurut Nida hal tersebut tidak masuk akal. Sebab, untuk anggaran semestinya sudah diperhitungkan sebelum pileg dan pilpres digelar. "Ini kan aneh, kok bisa sampai Satpol PP tidak punya anggaran untuk itu? Seharusnya masalah anggaran ini jauh hari sudah direncanakan," bebernya.

Selain itu, Nida juga mengtakan sudah sempat menanyakan alat peraga kampanye yang melanggar ke Panwaslu Klungkung. Dari Panwaslu disebut sudah mengelurkan rekomendasi terhadap alat peraga kampanye yang melanggar. Namun, sampai saat ini banyak alat peraga kampanye seperti bendera, spanduk dan baliho yang melanggar karena dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, telpon dan lainnya. Dengan maraknya alat peraga kampanye yang melanggar ini, Nida berharap Satpol PP turun melakukan penertiban dan tidak tebang pilih. "Harusnya Satpol PP bertindak tegas terkait hal ini. Kalau seperti ini, berarti tidak sejalan dengan arahan Bupati di Polres untuk sama-sama mengamankan pemilu agar berjalan aman dan lancar," terangnya.
Sementara Kasatpol PP, Nyoman Sucitra, ketika dimintai konfirmasi mengaku terkendala dana untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. Karena bagi dia penertiban alat peraga ini termasuk agenda nasional. Karena itu, sambungnya, mestinya persoalan seperti ini
dianggarkan melalui APBN.

Disinggung berapa besar anggaran yang dibutuhkan, Sucitra menyebut angka sekira Rp 50 juta. Namun, untuk penertiban alat peraga kampanye yang melanggar, Sucitra berdalih sudah menyusun jadwal untuk turun. Dia mengaku dalam waktu pekan ini bersama KPU dan Panwaslu akan melakukan penertiban. "Jadwal penertiban sudah ada. Kam tinggal turun saja dengan melibatkan KPUD dan Panwaslu," terangnya. (119)

Facebook

Twitter

Komentar Terakhir

Guest (jeg konyang tanem pis APBD DITU pang sepalan...)
Guest (putu lontong benyex)
Manusia tdk punya moral, inisial nya diungkapkan sj biar khalayak reme tau semua,potonya di uplot j...
Guest (putu lontong benyex)
Manusia tdk punya moral, inisial nya diungkapkan sj biar khalayak reme tau semua,potonya di uplot j...
Guest (kang badax)
Guest (yan kancil kerobokan)
**** merase proyek lebian ***..... Ne rugi masyarakat gen je Ajak pengguna jalan raya... Proyek NAS...
Denpost - Media Komunitas Masyarakat Bali © 2011 Denpost Design by Fresh CMS