Denpost

Soal Reklamasi Teluk Benoa

Giri Prasta Minta Gubernur Transparan

Soal Reklamasi Teluk Benoa. Giri Prasta Minta Gubernur TransparanMangupura, DenPost
Wacana reklamasi Teluk Benoa dan Gubernur Bali telah mengeluarkan surat keputusan pengelolaan dan pemanfaatan Teluk Benoa kepada PT TWBI (Tirta Wahana Bali Internasional) pada 2012 lalu ditanggapi Ketua DPRD Badung, Nyoman Giri Prasta. Dia menilai Pemerintah Provinsi tidak transparan.
Politisi asal Petang itu menyebutkan tidak sepantasnya Pemprov bersikap diam-diam dalam mengambil kebijakan. ’’Kawasan Teluk Benoa ada di wilayah Badung. Yang artinya, semua kegiatan harus diketahui masyarakat Badung. Pemprov khususnya Gubernur harusnya terbuka. Jangan menutup-nutupi hal yang berkaitan dengan nasib Bali. Apalagi pengembangan Teluk Benoa itu dampaknya sangat luas bagi lingkungan serta masyarakat Bali, khususnya Kabupaten Badung,’’ ujar Giri saat ditemui Senin (8/7) kemarin.

Yang membuat dia kesal, sampai saat ini pihaknya selaku perwakilan rakyat Badung belum pernah mendapatkan penjelasan langsung tentang reklamasi. Namun secara sepihak, lanjut dia, Gubernur sudah mengeluarkan SK. Menurut dia, komponen masyarakat di Badung, khususnya dewan, berhak tahu adanya rencana tersebut. ’’Badung harus dilibatkan, tidak boleh diam-diam begitu. Nanti kalau ada dampak negatif ke masyarakat Badung, kami juga yang kena getahnya,’’ ujarnya.

Dia meminta Gubernur tidak hanya percaya sepihak dengan investor tentang kajian reklamasi. Gubernur harus mempunyai tim pengkaji sendiri yang posisinya netral. sehingga apa pun hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dia menyebutkan dampak ke lingkungan dan dampak sosial ke masyarakat harus diperhitungkan dengan baik. Dia minta jangan sampai masyarakat dirugikan karena proyek tersebut.
Politisi PDIP itu juga menyinggung soal rencana dikeruknya pasir Pantai Sawangan untuk kepentingan reklamasi Teluk Benoa. Menurut dia, pengambilan material uruk dari pantai lain akan berdampak pada pantai itu sendiri. ’’Jangan sampai melakukan reklamasi dengan mengambil bahan dari daerah lain. Kalau endapan lumpur, loloan yang dipakai, itu tidak masalah,’’ tandasnya (115)

Facebook

Twitter

Komentar Terakhir

Guest (wayan sudharya)
Polisi harus berani menegakkan uu lalulintas secara adil baik terhadap wni maupun wna ataupun turis.
Guest (yan kancil)
ULI PIDAN GAEN DPRD TUAH AMONTOAN GEN.....JEG MEGARANG NGEDUM.....SING JE MIKIR DADI WAKIL RAKYAT......
Guest (jsw)
Jempol buat dishub, itu artinya tdk tebang pilih
Guest (Putu Edy)
emang boleh status TN di ubah jadi tanah milik pribadi ? Klo bisa saya daftar juga disana. Dasar UUD...
Guest (kaka)
langkah yg bagus, lanjutkan...dan tetap konsisten..
Denpost - Media Komunitas Masyarakat Bali © 2011 Denpost Design by Fresh CMS