Denpost

Dampak Peraturan KPU No 7 tahun 2012. Legislator yang Parpolnya Tak Lolos Pemilu 2014 Harus Mundur Dari Jabatannya Jika Ingin Maju Dengan Parpol Berbeda

Renon, DenPost
Sepertinya anggota DPRD dari partai politik (Parpol) yang tidak lolos verivikasi dalam pemilu 2014 akan mengalami hambatan cukup berat jika ingin maju kembali menggunakan parpol lain atau parpol yang lolos ferivikasi Pemilu 2014. Mengapa?, hal ini berdasarkan Peraturan KPU No 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaran Pemilu DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Para Anggota DPRD yang dulunya menggunakan porpol yang tidak lolos ferivikasi untuk Pemilu 2014 duduk menjadi legislator, kini ingin maju kembali menjadi anggota DPRD dengan menggunakan parpol yang berbeda haruslah mengundurkan diri dulu dari jabatannya sebagai anggota DPRD dan dari informasi yang dihimpun dilapangan sebanyak 54 anggota DPRD baik dari tingkat Kabupaten /Kota hingga Propinsi di Bali  yang kena dampak Peraturan itu dan harus mundur dari jabatannya.

Hal ini tertuang dalam Peraturan KPU No 7 Tahun 2012 Pasal 19  huruf i angka 2, anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda harus dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal. Dan Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bukti keputusan pemberhentian  bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 2, haruslah disampaikan kepada KPU, KPUPropinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat pada masa perbaikan DCS.

Anggota KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Rakasandi yang ditemui, Kamis (4/4) kemarin mengatakan, dalam Peraturan KPU  No 7 tahun 2012 tersbut memang menyebutkan seperti itu tapi peraturan ini masih akan direvisi karena sejumlah kalangan DPRD yang parpolnya tak lolos dalam ferivikasi Pemilu 2014 dan ingin maju lagi dengan parpol lain mengajukan aspirasi ke pusat mengenai aturan ini. "Sebenarnya ada dua langkah yang bisa dilakukan para calon anggota DPRD yang ingin maju dengan menggunakan parpol lain yani pertama pada saat pendaftaran di KPU meraka bisa menggunakan formulir BB5. Formulir BB5 ini adalah surat peryataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari keanggotaan  DPRD. Jadi anggota DPRD yang menggunakan partai lain untuk maju, kalau SKpengunduran diri belum keluar maka smentara bisa menggunakan formulir ini hingga perbaikan DCS,"ujarnya.
Bagaimana jika SK pengunduran diri tersebut  belum keluar hingga perbaikan DCS?, Dewa Rakasandi mengatakan, mengenai hal ini, masih dibahas di KPU Pusat karena atas kekurangan-kekurangan ini KPU Pusat akan melakukan revisi Peraturan No 7 tahun 2012 tersebut. " Kami di KPU Bali juga telah menyampaikan  surat aspirasi tertulis dari anggota  DPRD Propinsi maupun Kabupaten/kota di Bali yang partainya tidak lolos ke KPU Pusat dan kita pun masih menunggu hasil keputusan dari pusat,"ungkapnya. (115)

Facebook

Twitter

Komentar Terakhir

Guest (wayan sudharya)
Polisi harus berani menegakkan uu lalulintas secara adil baik terhadap wni maupun wna ataupun turis.
Guest (yan kancil)
ULI PIDAN GAEN DPRD TUAH AMONTOAN GEN.....JEG MEGARANG NGEDUM.....SING JE MIKIR DADI WAKIL RAKYAT......
Guest (jsw)
Jempol buat dishub, itu artinya tdk tebang pilih
Guest (Putu Edy)
emang boleh status TN di ubah jadi tanah milik pribadi ? Klo bisa saya daftar juga disana. Dasar UUD...
Guest (kaka)
langkah yg bagus, lanjutkan...dan tetap konsisten..
Denpost - Media Komunitas Masyarakat Bali © 2011 Denpost Design by Fresh CMS